BICARAA.COM, GORONTALO– Sebanyak 50 mahasiswa Papua yang tengah menempuh studi di Gorontalo menggelar aksi damai pada Jumat, 15 November 2024.
Aksi Demo untuk merespon kebijakan Pemerintah Indonesia terkait program transmigrasi dan berbagai isu lain yang dianggap merugikan masyarakat Papua.
Aksi ini melibatkan 13 organisasi paguyuban mahasiswa Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), serta sejumlah individu yang mendukung gerakan pro-demokrasi.
Aksi berlangsung dengan tertib di dua titik, yaitu di depan Kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Menara Limboto.
Dalam orasinya, Khalifah Ridho, Ketua Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) menegaskan, program transmigrasi berpotensi menimbulkan konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Papua.
Ditambah, Program transmigrasi justru akan semakin meminggirkan orang asli Papua dari tanah leluhurnya.
“Program transmigrasi justru berpotensi menimbulkan konflik baru dan mengancam eksistensi masyarakat Papua di tanah mereka sendiri,” ujar Ridho dengan penuh semangat.
Aksi ini juga menyuarakan kekhawatiran terhadap berbagai proyek strategis nasional yang melibatkan investor asing di Papua, yang menurut demonstran, cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Mereka menuntut agar Pemerintah Indonesia lebih bijak dalam mengambil kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan tanah yang merupakan hak milik masyarakat adat Papua.
Di akhir aksi, pernyataan sikap dibacakan di bawah Menara Limboto yang mencakup berbagai tuntutan, antara lain penghentian program transmigrasi, penarikan militer dari Papua, serta penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di wilayah tersebut.
Para demonstran juga menegaskan penolakan terhadap Pemilu 2024, penggunaan atribut negara West Papua dalam kampanye politik, serta mendesak pemerintah Papua untuk lebih bijak dalam menanggapi kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat adat. (*)
