Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO BICARAA.COM —DPRD Provinsi Gorontalo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menegaskan komitmen memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan resmi di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025), yang dihadiri pimpinan dan anggota dewan, pejabat sekretariat, serta perwakilan resmi dari KPK.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan kunjungan KPK menjadi momentum penting dalam memperbarui arah dan semangat pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berintegritas.
Ia menegaskan lembaga legislatif memiliki peran besar dalam memastikan kebijakan daerah selalu berpihak pada kepentingan publik.
“Kami ingin setiap kebijakan berdiri di atas prinsip keterbukaan dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud bila semua pihak bekerja dengan integritas,” ujar Thomas.
Dalam forum tersebut, tim KPK memaparkan sejumlah program strategis pencegahan korupsi berbasis teknologi.
Salah satunya adalah penguatan sistem data terintegrasi untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang serta jasa.
Perwakilan KPK, Basuki Haryono, menjelaskan strategi utama lembaga antirasuah saat ini adalah memperluas sinergi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, pencegahan akan lebih efektif jika dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan setelah pelanggaran terjadi.
“Pencegahan jauh lebih efektif ketika komunikasi dilakukan sejak awal. Kami siap membantu jika daerah memerlukan penjelasan atau pendampingan dalam memastikan prosedur berjalan sesuai aturan,” terang Basuki.
Ia juga menyoroti perlunya keseragaman pemahaman antarinstansi terhadap berbagai regulasi, terutama yang kerap mengalami tumpang tindih.
KPK, kata Basuki, siap memfasilitasi koordinasi antara lembaga pusat dan daerah agar pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dan tidak menimbulkan kebingungan.
Diskusi antara anggota DPRD dan tim KPK berlangsung terbuka.
Beberapa anggota dewan menyampaikan masukan agar pengawasan internal diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur serta penerapan sistem audit berbasis digital.
Hal ini dinilai penting agar setiap kegiatan pemerintahan dapat terpantau secara akurat dan transparan.
Thomas Mopili menambahkan, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk membuka ruang konsultasi lebih luas dengan KPK, termasuk dalam pembahasan regulasi dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kita ingin pencegahan bukan hanya jargon, tapi menjadi gerakan bersama di semua tingkatan. Legislatif, eksekutif, dan masyarakat harus terlibat aktif,” katanya.
Sementara itu, KPK menegaskan akan terus mendorong pola kerja sama yang berimbang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pendampingan dan pembinaan integritas aparatur.
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Melalui kerja sama ini, DPRD dan KPK berharap kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan di Gorontalo semakin meningkat.
Transparansi, akuntabilitas, dan integritas diyakini menjadi fondasi utama menuju birokrasi yang bersih dan melayani.
“Integritas daerah akan meningkat seiring kedisiplinan seluruh perangkat pemerintah dalam menjalankan tugasnya,” tutup Basuki Haryono.
Dengan langkah bersama ini, Gorontalo diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan dalam praktik tata kelola yang bersih dan berkeadilan di Indonesia. (*)
