Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya sinkronisasi antara bantuan benih dan ketersediaan pupuk subsidi untuk mendorong peningkatan produksi jagung.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian RI, Kamis (18/12/2025).
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, mengatakan bantuan benih jagung yang disalurkan pemerintah pusat sangat membantu petani.
Namun, peningkatan produksi dinilai belum optimal karena tidak selalu diikuti dengan kepastian pupuk subsidi di lapangan.
Menurutnya, penambahan volume benih dan perluasan luas tanam harus dibarengi dengan penyesuaian kuota pupuk subsidi.
Ia menilai ketidakseimbangan antara benih dan pupuk masih menjadi persoalan klasik yang berulang setiap tahun.
“Ketika produksi ingin ditingkatkan melalui penambahan benih, maka kepastian pupuk subsidi harus jelas, baik dari sisi kuota maupun kualitas. Jangan sampai benih sudah tersedia, tetapi pupuk tidak mencukupi,” ujar Erwinsyah.
Ia juga menyoroti kepastian pupuk subsidi untuk tahun 2026, khususnya bagi komoditas jagung yang menjadi unggulan Provinsi Gorontalo.
Erwinsyah menegaskan bahwa penurunan harga pupuk per Oktober 2025 merupakan langkah positif, namun tidak akan berdampak maksimal jika distribusi dan ketersediaan pupuk masih bermasalah.
Selain itu, kendala administratif dalam penebusan pupuk subsidi turut menjadi perhatian.
Erwinsyah mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara Direktorat Tanaman Pangan dan Direktorat Pupuk agar program peningkatan produksi jagung berjalan efektif.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI memastikan bahwa jagung tetap masuk dalam komoditas penerima subsidi pupuk.
Alokasi pupuk ke depan akan mengacu pada usulan daerah melalui sistem e-RDKK serta evaluasi serapan pupuk di masing-masing wilayah.
Secara nasional, ketersediaan pupuk pada tahun 2025 mencapai sekitar 9,5 juta ton. Meski demikian, distribusi dan serapan di sejumlah daerah masih menjadi tantangan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan kebutuhan alat dan mesin pertanian modern, termasuk drone pertanian, untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Pemerintah pusat menyatakan pengadaan telah dianggarkan meski jumlahnya masih terbatas.
Komisi II berharap koordinasi pusat dan daerah dapat diperkuat agar kebijakan pertanian benar-benar berdampak pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani Gorontalo. (*)
