Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA. COM– DPRD Provinsi Gorontalo kembali menggelar rapat paripurna ke-43 untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.
Dipimpin oleh Ketua DPRD, Thomas Mopili, forum tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menandai langkah lanjutan dalam proses legislasi daerah.
Rapat paripurna diawali oleh pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD. Thomas menjelaskan delapan fraksi yang ada menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut, sekaligus mendorong agar proses lebih lanjut dapat berjalan sesuai mekanisme serta regulasi yang telah ditetapkan DPRD Provinsi Gorontalo.
“Semua fraksi menyatakan menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Tentu ada catatan yang perlu dijelaskan oleh Gubernur, dan itu bagian dari mekanisme kita agar pembahasan berjalan sesuai aturan,” ujar Thomas Mopili dalam paripurna.
Menanggapi pandangan fraksi, Gubernur Gusnar Ismail menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
“Pemerintah daerah menyambut baik masukan DPRD. Ini penting untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif sehingga kebijakan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” kata Gusnar.
Thomas pun menambahkan bahwa langkah selanjutnya akan segera masuk ke tahap pembahasan detail.
“Selanjutnya, Ranperda APBD 2026 akan dibahas bersama Banggar DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta OPD terkait. Kami ingin proses ini transparan dan fokus pada program pembangunan prioritas,” tegasnya.
Setelah fase pemaparan dan klarifikasi tersebut, Thomas memastikan bahwa Badan Anggaran DPRD (Banggar) akan menggandeng Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dalam menyusun rincian anggaran daerah untuk tahun mendatang.
“Tahapan ini dianggap krusial untuk memastikan target pembangunan dan prioritas daerah dapat dimasukkan dalam alokasi anggaran dengan tepat,” tutupnya. (*)
