Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM – Komitmen Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengawal persoalan pertambangan rakyat di Bone Bolango kembali ditunjukkan secara konkret.
Usai gelombang demonstrasi dari Aliansi Penambang Rakyat (AMPERA), Ketua Komisi II resmi menandatangani rekomendasi yang diajukan para penambang tradisional, Selasa (3/6/2025).
Penandatanganan tersebut menjadi momentum penting karena disaksikan langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile dan Wakil Bupati, Risman Tolingguhu.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyebut penandatanganan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab politik terhadap rakyat yang menggantungkan hidup dari tambang.
“Kami serius. Ini bukan soal aksi turun ke jalan semata, tapi bagaimana menciptakan sistem pertambangan yang adil bagi rakyat Bone Bolango,” kata Mikson.
Dalam rekomendasi itu, Komisi II menyetujui enam tuntutan utama, termasuk peninjauan kembali dominasi PT Gorontalo Mineral atas blok tambang dan dorongan pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang diusulkan ke Kementerian ESDM.
Komisi II berjanji akan membawa seluruh aspirasi ke tingkat pusat, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI untuk memperkuat dasar hukum tuntutan masyarakat penambang Bone Bolango.
“Kami ingin menjadi jembatan, bukan penghalang. Jika tambang rakyat bisa legal dan terakomodasi dalam kebijakan daerah, maka konflik bisa dihindari,” tegas Mikson.
Langkah ini sekaligus menandai awal dari penguatan fungsi pengawasan Komisi II terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Bone Bolango. (*)
