Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM — Pernyataan tokoh masyarakat Suwawa, Kris Wartabone, yang menyebut para penambang hanya datang untuk meminta klarifikasi dan tidak melakukan penekanan terhadap Mikson Yapanto di Kantor DPW NasDem Gorontalo, dibantah oleh pemuda dan aktivis Suwawa, Novan Lahmudin.
Ia menyebut narasi tersebut tidak menggambarkan situasi sebenarnya, terlebih ketika pemerintah pusat sedang menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Novan menilai Kris tidak semestinya mengabaikan tindakan yang terjadi saat massa mendatangi Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo tersebut.
Ia juga menyampaikan adanya dugaan bahwa Kris turut memiliki keterkaitan dengan dinamika yang terjadi sebelum munculnya kerumunan massa itu.
Menurutnya, informasi yang beredar di lapangan menyebut bahwa Kris sempat bertemu dengan sejumlah pelaku usaha pertambangan di salah satu warkop di Kota Gorontalo sebelum kejadian.
Dugaan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai apakah kedatangan massa ke kantor partai benar murni spontan atau sudah dipengaruhi oleh komunikasi sebelumnya.
“Kalau memang ada pertemuan dengan para pelaku usaha tambang sebelum kejadian, wajar kalau publik mempertanyakan motif dan arah gerakan massa tersebut. Itu hal yang perlu diklarifikasi,” ujarnya.
Novan juga mengungkap informasi lain, Mikson sebenarnya sempat diberitahu stafnya bahwa Kris Wartabone berada di Kantor DPW NasDem untuk bertemu dengannya.
Saat itu Mikson yang sudah dalam perjalanan dari kantor DPW NasDem menuju kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk rapat Badan Anggaran (Banggar) memutuskan putar balik menuju kantor partai.
Ia mengambil keputusan itu karena menghargai Kris sebagai teman politik dan mengingat kedekatan Kris dengan Rachmat Gobel.
Namun setibanya di lokasi, Mikson tidak menemukan Kris di tempat, melainkan hanya melihat massa penambang yang sudah berkumpul.
Menurut Novan, situasi inilah yang membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai alur informasi dan siapa sebenarnya yang berada di lokasi pada awal kejadian tersebut.
Ia menegaskan Mikson merupakan pejabat publik dan simbol negara yang selayaknya mendapatkan perlindungan, bukan tekanan, dari kelompok mana pun.
“Penjelasan bahwa mereka hanya datang untuk klarifikasi itu terlalu sederhana. Kehadiran massa dalam jumlah besar tentu menciptakan situasi yang memberi tekanan. Tidak bisa dianggap sebagai hal biasa,” kata Novan.
Menurutnya, fokus utama seharusnya mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, terutama yang masih menggunakan tromol dan bahan kimia yang berpotensi mencemari lingkungan.
“Seharusnya Pak Kris ikut mendukung apa yang sedang diupayakan pemerintah, termasuk arahan Presiden Prabowo terkait penertiban tambang ilegal. Ini menyangkut keselamatan warga, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tuturnya.
Novan menjelaskan sidak sebelumnya menemukan aktivitas pengolahan emas menggunakan bahan kimia yang dapat mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS).
Dampaknya bukan hanya merusak tanah dan aliran air, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat di wilayah sekitar Suwawa.
“Kita bicara fakta lapangan. Ada penggunaan bahan kimia dan pembuangan limbah. Jangan sampai Suwawa mengikuti jejak daerah tambang lain yang rusak karena pembiaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika aktivitas tambang ilegal terus dibiarkan, risiko banjir bandang di Suwawa dan sekitarnya semakin besar.
Langkah Mikson justru merupakan tindakan pencegahan agar masyarakat tidak terdampak di kemudian hari.
“Suwawa ini daerah rawan. Kalau bukaan lahan tidak dikendalikan, potensi banjir menggenangi kampung sangat mungkin terjadi. Mikson berusaha mengantisipasi hal itu,” ujarnya.
Novan juga menyoroti upaya sebagian pihak yang membingkai sidak tersebut sebagai tindakan yang melanggar aturan.
Menurutnya, narasi semacam itu justru mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yaitu tekanan terhadap pejabat publik saat kejadian.
Ia menilai penyebutan massa sebagai pihak yang hanya ingin “klarifikasi” tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan.
Tekanan terhadap pejabat publik, dalam bentuk apa pun, tetap tidak bisa dibenarkan.
“Sikap kita seharusnya tegas. Kita berdiri pada keselamatan lingkungan dan masyarakat, bukan kepentingan jangka pendek,” tutupnya. (*)
