Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA. COM– Pernyataan kontroversial anggota nonaktif DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu, kembali menuai sorotan publik.
Dalam sebuah video yang beredar luas, WM terdengar melontarkan ucapan provokatif: “Kita rampok saja uang negara ini, kita miskinkan saja biar negara ini makin miskin.”
Ucapan itu memicu kecaman keras dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari aktivis Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Gorontalo, Wahyudin Badaru.
Putra asli Boalemo itu menilai pernyataan seorang wakil rakyat semestinya mencerminkan sikap negarawan, bukan justru melukai hati rakyat.
“Tidak seharusnya seorang anggota dewan berbicara seperti itu. Ia tidak sedang bekerja untuk rakyat, melainkan memperlihatkan bahwa dirinya hanyalah pemuda pengangguran yang memanfaatkan celah rusaknya sistem demokrasi akibat kapitalisme,” tegas Wahyudin Badaru kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).
Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya menyangkut perilaku pribadi WM, tetapi juga memperlihatkan kegagalan sistem pemilu dan partai politik di Indonesia.
“Hari ini kita saksikan bahwa legislatif hanya dijadikan ajang mencari keuntungan, mulai dari gaji, tunjangan, hingga pensiun yang ditanggung negara. Akibatnya, DPR lebih banyak diisi orang-orang yang mengejar kepentingan pribadi ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Wahyudin Badaru menambahkan, persoalan ini mencerminkan kegagalan partai politik dalam mencetak kader berkualitas.
Ia menilai DPRD saat ini justru menjadi bukti bahwa partai politik tidak lahir dari rakyat, melainkan dari kelompok yang berorientasi pada pengumpulan modal serta kepentingan elit.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kelemahan sistem pemilu multipartai di Indonesia yang dinilai hanya memperkuat dominasi partai-partai besar.
“Praktik politik uang sudah menjadi rahasia umum. Akhirnya kompetisi politik hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang punya modal besar, sementara rakyat dipaksa memilih dari opsi yang sudah dikendalikan elit,” paparnya.
Di akhir pernyataannya, Badaru menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem politik nasional.
Menurutnya, partisipasi rakyat harus diperluas agar demokrasi benar-benar berfungsi.
“Jika rakyat benar-benar dilibatkan dalam setiap keputusan politik, tidak akan ada lagi wakil rakyat yang bermental perampok duduk di kursi dewanp, ” tutupnya. (*)
