Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
JAKARTA, BICARAA.COM– Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan koordinasi ke Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI pada Jumat (21/03/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Kementerian Pertanian agar mendorong Kementerian PUPR tidak menahan anggaran perbaikan Bendungan Randangan pada tahun 2025.
Ditambah untuk perbaikan lahan pertanian warga yang rusak karena banjir akibat tanggul jebol di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dua pekan kemarin, Minggu, (9/03/2025).
Kepada bicaraa.com, Mikson Yapanto, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan, perbaikan bendungan tersebut sangat mendesak.
Bendungan Randangan yang rusak telah menyebabkan banjir di tiga desa di Kecamatan Randangan, yang berujung pada rusaknya lahan pertanian warga.
“Bendungan ini sangat berdampak pada kerugian masyarakat, terutama petani. Karena itu, anggarannya jangan dikurangi,” tegas Mikson.
Ia juga menjelaskan, saat Rachmat Gobel masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), sebagian anggaran sebesar Rp30 miliar telah terealisasi dari total kebutuhan Rp500 miliar.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menghambat realisasi penuh proyek tersebut ditahun 2025-2026.
Tetapi, Mikson menekankan pihaknya akan terus mendorong agar anggaran segera dicairkan kembali, mengingat perbaikan Bendungan Randangan tidak hanya menyangkut mitigasi bencana, tetapi juga ketahanan pangan masyarakat Pohuwato.
“Kami mendorong agar anggaran ini segera direalisasikan tahun ini atau setidaknya ditambah. Intinya, anggaran itu harus dikembalikan untuk menyelesaikan proyek ini,” ujarnya.
Menurutnya, bendungan Randangan merupakan salah satu infrastruktur vital bagi sektor pertanian di Kabupaten Pohuwato.
Ketika dibiarkan akan mengancam produksi pangan dan kesejahteraan petani di Kecamatan Randangan dan sekitarnya.
“Kami akan mendorong sampai anggarannya dikembalikan, karena ini persoalan genting, ada ribuan masyarakat bergantung hidupnya dari lahan pertanian,” tutupnya. (*)
