BICARAA.COM, POLITIK– Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan membentuk zaken kabinet, sebuah kabinet yang diisi oleh akademisi yang ahli dan profesional dibidangnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan Prabowo ingin menteri-menteri yang duduk di kabinetnya nanti benar-benar ahli di bidang masing-masing.
“Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli dan Profesional dan bisa membantunya dalam pekerjaan apapun,” ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Disamping itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan, komposisi kabinet akan lebih banyak diisi oleh kalangan professional dan akademisi, dengan jatah menteri dari partai politik yang lebih sedikit.
Dasco memprediksi susunan kabinet tersebut akan rampung sebelum pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024.
“Tidak lama lagi akan diumumkan sebelum pelantikan Presiden,” paparnya.
Mengenal Kabinet Zaken
Diketahui, Zaken kabinet meniru konsep kabinet yang berfokus pada keahlian dan kompetensi di bidang terkait.
Kabinet zaken bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada era 1950-an, konsep kabinet zaken pertama kali muncul untuk mengatasi ketidakstabilan politik kala itu.
Contohnya adalah Kabinet Djuanda (1957-1959) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda dan berhasil meredam pertikaian antarpartai setelah Pemilu 1955.
Dalam sejarahnya, zaken kabinet juga pernah dipakai pada Kabinet Wilopo era 1960-an, yang melibatkan banyak profesional di posisi kunci untuk kestabilan ekonomi dan pembangunan di era Soekarno.
Disamping itu, Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom handal, pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo (1952-1953), yang juga dianggap sebagai salah satu bentuk awal kabinet zaken di Indonesia.
Sehingga Prabowo sudah mengenal lebih jauh tentang konsep kabinet zaken yang nantinya akan membantunya di pemerintahannya selama lima tahun kedepan.
Periode Transisi (Menurut Ahli, Dosen UCIC, Cirebon)
Periode transisi menuju pemerintahan baru, kiranya bisa berjalan mulus. Salah satunya melalui pemaparan visi-misi kementerian di dalam kabinet mendatang, penting dilakukan mengingat program Prabowo-Gibran dalam lima tahun mendatang terbilang besar.
Dari 320 program yang ada, 17 di antaranya merupakan program prioritas, seperti ketahanan pangan, transisi energi, dan pendidikan (utamanya bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu).
Oleh karena itu, dibutuhkan kabinet yang tidak hanya kapabel, tetapi juga memiliki akuntabilitas dan respons yang kuat.
China misalnya, bisa sukses karena mempunyai prakondisi yang kuat dan memiliki respons pemerintah yang juga kuat.
Selanjutnya ada tantangan ekonomi politik domestik, terdapat tiga faktor yang saling berkelindan, yakni tekanan internasional, kepentingan elite, dan keterlibatan masyarakat.
Aspek keterlibatan masyarakat, indikator demokrasi mempunyai pengaruh yang kuat pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk menyusun arah kebijakan pemerintahan, harus melihat apa yang akan terjadi di depan.
Sekadar catatan, pada 2025 masih ada stagnasi ekonomi global 3,1—3,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju mitra dagang Indonesia juga belum tumbuh signifikan, salah satunya Amerika Serikat mengalami penurunan fiskal.
Termasuk, eskalasi konflik di Timur Tengah masih terus dipantau, terkait pengaruhnya pada situasi ekonomi global.
Perlu juga menjadi catatan kepada pemerintahan baru, bahwa di bidang green opportunities dan hilirisasi industri, intensitas negara-negara maju untuk mengintervensi sektor industrinya makin kuat, terutama bagi mineral dan produk-produk turunannya.
Hilirisasi Indonesia di sektor mineral akan makin mendapat resistensi dan persaingan makin kuat dari negara-negara maju.
Dengan kata lain, siapa pun yang akan jadi menteri akan menghadapi dilema, jika tidak bisa mendinamisasi situasi ekonomi di tengah suku bunga global yang masih relatif tinggi (The Fed). Itu akan berpengaruh besar pada suku bunga dalam negeri dan nilai tukar.
Kendati demikian, beberapa tren komoditas domestik agak membaik seperti batu bara yang mengalami kenaikan harga. Begitu pula minyak sawit dan minyak mentah.
Namun harga nikel, sebagai komoditas andalan, justru menunjukkan tren harga menurun. Situasi itu adalah tantangan bagi sosok menteri ekonomi atau menteri keuangan kelak.
Sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi presiden terpilih, bahwa target pertumbuhan 2025 sekitar 6—7 persen.
Sementara lembaga dunia (seperti IMF dan World Bank) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 berada pada kisaran 5,2 persen.
Tantangan bagi kabinet pemerintahan baru nanti, khususnya menteri-menteri ekonomi, adalah bagaimana menaikkan kinerja pertumbuhan ekonomi agar melebihi target pertumbuhan yang telah diprediksi oleh lembaga-lembaga dunia.
Semua tetap optimistis menanti pengumuman komposisi kabinet pemerintahan baru nanti, bakal diisi figur kompeten dan berintegritas.
Dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa, kabinet nanti memiliki tugas berat untuk mewujudkan kesejahteraan menjelang Indonesia Emas (2045). (*)
