BICARAA.COM, UNGKAPAN– Peristiwa Kerusuhan Duapuluh Tujuh Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan Kudatuli merupakan rangkaian peristiwa yang patut dikenang, sebab menyimpan cerita mengenai semangat nasionalisme.
Mengapa demikian? Sebab nasionalisme tidak hanya merujuk pada sebuah tindakan dalam melawan bentuk-bentuk penjajahan, tetapi juga menyangkut perlawanan atas tindakan represifitas dan ketidakadilan pemerintah.
hal ini sesuai dengan pengertian nasionalisme menurut Hans Kohn pada 1984 bahwa paham nasionalisme memberikan kesadaran kepada masyarakat dan mengharuskannya memahami kewajibannya sebagai warga negara.
Peristiwa kudatuli jelas menyimpan kekuatan rakyat yang pada akhirnya menjadi bom waktu bagi runtuhnya kekuasaan orde baru.
Rentetan peristiwa tersebut memang tidak serta merta melepaskan Indonesia dari belenggu rezim orde baru, namun telah mengantarkan kita menuju transformasi era ke arah yang lebih baik, yakni demokratisasi dalam sistem pemerintahan.
Peristiwa Kudatuli dipicu oleh konflik dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia antara kubu Soerjadi dan Megawati.
Konflik ini kemudian meluas menjadi pertarungan penguasa orde baru dan kelompok oposisi, sebelum meletusnya peristiwa Kudatuli, dalam tubuh PDI memang sedang mengalami konflik internal berkepanjangan.
hal ini dipicu oleh bergabungnya Megawati ke dalam PDI pada tahun 1987, yang kemudian memunculkan keresahan banyak pihak termasuk Soeharto.
Kehadiran mengawati merupakan angin segar bagi PDI karena berhasil mendongkrak elektabilitas partai, hal ini justru membuat Soerjadi sebagai ketua umum PDI merasa tersaingi ketokahannya.
Megawati akhirnnya berhasil terpilih sebagai ketua umum, dan membuat dirinya sebagai representasi dari Soekarno begitu dicintai rakyat.
Hal itu menimbulkan ketidaksukaan di kubu Soeharto, yang akhirnya menjadikan Soerjadi sebagai batu loncatan dalam menjatuhkan Megawati. Soerjadi kemudian memanipulasi kongres dan mengklaim kemenangannya di Kongres Luar Biasa (KLB) Medan.
Intervensi pemerintah terhadap urusan internal partai politik memang kerap terjadi dalam sistem perpolitikan di Indonesia, hal ini bertujuan untuk menghilangkan kelompok oposisi, dan peristiwa kudatuli termasuk salah satu intervensi yang dilakukan pemerintah secara terang-terangan dan inkonstitusional.
Langkah-langkah intervensi yang dilakukan Soeharto yakni dengan cara mendukung Soerjadi seorang politikus yang pro-pemerintah, dan juga berupaya untuk mengambil alih kantor pusat PDI yang diduduki pendukung Megawati.
Upaya intervensi pemerintah lalu dihalau dengan menghadirkan mimbar rakyat yang diinisiasi oleh pendukung Megawati.
Mimbar rakyat menjadi kanalisasi bagi PDI kubu Megawati dalam menyampaikan kritikan terhadap keberpihakan pemerintah orde baru.
Tindakan ini turut melibatkan orang-orang dari kelompok Partai Rakyat Demokratik (PRD). Mimbar rakyat yang awalnya hanya berisi kolektivitas PDI kemudian menjadi meluas oleh kehadiran masyarakat yang mendengarkan pidato-pidato kritikan terhadap pihak pemerintah.
Konsolidasi PDI dengan rakyat melalui mimbar rakyat telah mampu mambangkitkan kesadaran kritis atas segala perilaku politik orde baru.
Gejolak semangat masyarakat tidak dapat ditahan untuk sekedar menyampaikan gagasan dan kritikan yang selama ini tidak pernah diberi ruang.
Mimbar Rakyat kemudian menjadi jembatan bagi kemunculan dan tumbuhnya semangat masyarakat untuk keluar dari pemerintahan orde baru yang selama ini berkuasa.
Kudatuli menjadi jalan dan nafas baru yang mengiringi transformasi era pemerintahan pada tahun 1998, yang akhirnya melawan kebijakan pemerintah yang opresif, dan menumbangkan dominasi.
Berangkat dari keganasan peristiwa kudatuli, Soeharto dengan terseok-seok menyerahkan kekuasaanya kembali kepada rakyat, dan melahirkan reformasi.
Perlu diingat bahwa reformasi bukan merupakan produk tunggal, melainkan diiringi oleh rentetan peristiwa yang hakikatnya berasal dari kekuatan rakyat, termasuk peristiwa kudatuli.
Artikel Ditulis Oleh: Indah Mahmud
(Dosen Sejarah Universitas Negeri Gorontalo)
