Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
JAKARTA, BICARAA.COM – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan sebanyak 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 memilih mengundurkan diri, meskipun sebelumnya dinyatakan lolos seleksi.
Angka tersebut disampaikan oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Zudan menjelaskan, pengunduran diri itu sebagian besar terjadi setelah peserta CPNS ditawarkan formasi hasil kebijakan optimalisasi.
Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk memastikan tidak ada formasi yang kosong akibat minimnya pelamar di posisi tertentu.
“Banyak yang menyampaikan keluhan, tetapi sebenarnya pengunduran diri itu terjadi setelah mereka ditawari formasi kosong. Jadi ini adalah hasil dari optimalisasi,” jelas Zudan.
Ia mencontohkan, di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), ada peserta yang tidak lulus di Universitas Negeri Jember, namun kemudian ditawarkan formasi di Universitas Nusa Cendana yang semula tidak memiliki pelamar.
Kebijakan seperti ini diterapkan di berbagai instansi untuk mengisi posisi yang tidak terisi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berhasil mengisi 16.167 formasi yang semula kosong.
Namun dari jumlah tersebut, 1.967 orang akhirnya memilih mundur.
“Itu sekitar 12,12 persen dari jumlah hasil optimalisasi. Tapi kita bersyukur karena 88 persen tetap bersedia mengisi formasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, BKN mencatat lima instansi dengan jumlah pengunduran diri peserta hasil optimalisasi terbanyak.
Di posisi teratas ada Kemdiktisaintek dengan 640 orang, disusul Kementerian Kesehatan (575 orang), Kementerian Komunikasi dan Informatika (154 orang), Badan Pengawas Pemilu (131 orang), dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Meski jumlah pengunduran diri tergolong signifikan, BKN menegaskan kebijakan optimalisasi tetap diperlukan untuk mencegah kekosongan pegawai dan pemborosan anggaran.
“Kalau tidak ada optimalisasi, kita akan punya lebih dari 16.000 formasi kosong. Itu tentu sangat tidak efisien,” kata Zudan.
Ia juga mengingatkan peserta CPNS tetap punya pilihan untuk menerima atau menolak formasi, namun dengan konsekuensi administratif yang jelas.
Pemerintah, kata dia, akan terus menyempurnakan mekanisme seleksi agar lebih seimbang antara kebutuhan instansi dan kenyamanan peserta. (*)
