Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menerima kunjungan kerja Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo, Parulian, bersama jajarannya di ruang kerja DPRD, Selasa (23/9/2025).
Pertemuan ini menjadi ruang diskusi mendalam terkait kondisi serta pola pembinaan yang dijalankan bagi anak-anak binaan di LPKA Gorontalo.
Dalam pemaparannya, Parulian menjelaskan sebagian besar kasus yang menjerat anak hingga harus berhadapan dengan hukum disebabkan oleh tiga faktor utama.
Penggunaan gadget tanpa kontrol, pengaruh lingkungan sekitar, dan lemahnya pondasi pendidikan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pihak LPKA, sehingga program pembinaan, khususnya pendidikan, terus digalakkan agar anak-anak binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan karakter yang lebih baik.
“Kami berupaya agar setiap anak binaan tidak hanya menjalani hukuman, tapi juga mendapatkan bimbingan pendidikan yang bisa mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah bebas. Harapan kami, mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih kuat,” jelas Parulian.
Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa menyampaikan apresiasi atas upaya LPKA dalam melakukan pembinaan.
Ia menekankan bahwa isu ini tidak boleh dipandang sebelah mata, sebab menyangkut masa depan generasi muda.
Ridwan memastikan persoalan anak binaan LPKA akan dibahas lebih lanjut di internal DPRD, khususnya melalui Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan.
“Anak-anak binaan LPKA perlu mendapatkan perhatian lebih. Kasus seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena mereka juga generasi penerus bangsa yang berhak mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang lebih baik,” ujar Ridwan.
Selain itu, Ridwan juga berkomitmen akan menjadwalkan kunjungan langsung ke LPKA Gorontalo.
Tujuannya untuk melihat secara nyata kondisi sarana prasarana, proses pembinaan, serta kebutuhan mendesak yang harus segera mendapat perhatian pemerintah provinsi.
Dalam pertemuan tersebut, Parulian turut didampingi Kepala Seksi Registrasi dan sejumlah staf LPKA.
Kunjungan ini menjadi langkah awal membangun sinergi antara DPRD dan LPKA dalam memperkuat sistem pembinaan anak.
Ridwan berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada pemasyarakatan humanis.
Dengan demikian, anak-anak binaan bisa kembali ke masyarakat tanpa stigma, melainkan sebagai generasi yang mampu berkontribusi positif bagi daerah. (*)
