Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato membenarkan adanya penerima beasiswa kedokteran yang berasal dari keluarga pejabat daerah. Klarifikasi ini disampaikan menyusul mencuatnya isu soal keadilan dan transparansi program beasiswa yang dibiayai negara tersebut.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pohuwato, Rusmiyati Pakaya, mengakui bahwa di antara mahasiswa penerima beasiswa kedokteran terdapat anak pejabat daerah. Namun, ia menegaskan bahwa program tersebut tidak membedakan latar belakang keluarga penerima.
“Kalau kriteria, tidak mungkin seandainya ada satu orang yang tidak mampu torang fasilitasi asramanya, pasti semua orang yang torang biayai akan minta hal yang sama,” ujar Rusmiyati kepada Bicaraa.com, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah membuka peluang seluas-luasnya bagi pemuda Pohuwato yang bercita-cita menjadi dokter. Program ini, kata dia, ditujukan untuk seluruh anak muda tanpa melihat status sosial orang tua.
“Intinya torang mencover semua anak-anak muda yang berkeinginan masuk kedokteran. Sebagian besar masyarakat Pohuwato yang mau ke kedokteran itu,” ungkapnya.
Rusmiyati juga menekankan bahwa beasiswa kedokteran yang diberikan pemerintah daerah tidak menanggung seluruh kebutuhan mahasiswa. Pembiayaan yang ditanggung hanya terbatas pada Uang Kuliah Tunggal (UKT), termasuk SPP dan uang pembangunan.
“Yang torang tanggung itu cuma UKT, SPP, dan uang pembangunan. Biaya lain seperti asrama, biaya hidup, dan kebutuhan praktik itu jadi tanggungan orang tua,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Rusmiyati, menjadi alasan pemerintah daerah tidak menggunakan kriteria ekonomi secara ketat dalam seleksi penerima beasiswa. Menurutnya, jika seluruh kebutuhan mahasiswa harus ditanggung pemerintah, maka akan muncul tuntutan serupa dari penerima lainnya.
Ia menyebutkan adanya proses sinkronisasi dalam menentukan prioritas penerima, terutama bagi mahasiswa yang mampu memenuhi kebutuhan biaya di luar tanggungan pemerintah daerah.
“Kalau ada yang kurang mampu tapi orang tuanya sanggup membiayai asrama, biaya hidup, dan praktik, tentu itu yang diprioritaskan,” katanya.
Rusmiyati menegaskan bahwa program beasiswa kedokteran bukan kebijakan baru, melainkan telah berjalan sejak beberapa tahun lalu dan bersifat berkelanjutan.
“Program ini sudah jalan dari zaman Pak Syarif, sekitar 2017 atau 2018. Yang sudah dapat harus dituntaskan, tidak bisa putus di tengah jalan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran beasiswa kedokteran bersifat fluktuatif, tergantung kebijakan perguruan tinggi, dengan kisaran biaya antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per angkatan.
Program tersebut, kata Rusmiyati, ditujukan untuk menutup kekurangan tenaga dokter di Pohuwato. Namun, penempatan lulusan di fasilitas kesehatan daerah masih terkendala regulasi pengangkatan tenaga honorer.
“Untuk penempatan, torang masih koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BKN. Di Popayato masih ada sekitar lima orang di puskesmas,” pungkasnya. (*)
