Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sekitar Rp425 triliun uang pemerintah saat ini masih mengendap di Bank Indonesia (BI). Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat mencari pekerjaan.
“Sekitar Rp425 triliun uang pemerintah saat ini mengendap di Bank Indonesia. Kondisi ini membuat orang susah cari kerja karena uang tidak berputar di masyarakat,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Ia menjelaskan, dana yang bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya itu seharusnya segera disalurkan ke perbankan agar bisa beredar.
“Realisasi belanja yang lambat memperburuk masalah. Uang publik harus segera diedarkan agar memberikan efek berganda dalam perekonomian,” ujarnya.
Purbaya menegaskan dalam dua tahun terakhir masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan fiskal dan moneter yang tidak seimbang.
“Dalam 1–2 tahun terakhir, orang susah cari kerja karena ada kesalahan dalam kebijakan fiskal dan moneter,” katanya.
Sebagai solusi, pemerintah akan memindahkan sebagian dana mengendap tersebut.
“Sebesar Rp200 triliun akan kami salurkan ke bank swasta dan lembaga keuangan. Dengan begitu, uang bisa diputar melalui kredit untuk masyarakat dan perusahaan,” jelasnya.
Langkah itu, lanjut Purbaya, sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kebijakan ini sudah mendapat restu penuh dari Presiden Prabowo. Uang itu tidak akan kembali ditarik lewat pasar uang, tetapi dibiarkan mengalir agar bank lebih aktif menyalurkan kredit,” ungkapnya.
Ia menilai strategi ini akan memaksa bank mencari return lebih tinggi dengan cara menyalurkan kredit.
“Kalau fiskal dan moneter bergerak bersama, likuiditas meningkat, kredit tumbuh, dan sektor riil akan kembali bergairah. Pada akhirnya, lapangan kerja bisa tercipta lebih luas,” kata Purbaya.
Selama ini, dana pemerintah yang mengendap di BI sering dikritik karena tidak bisa diakses sistem perbankan. Situasi tersebut membuat pasar uang cenderung kering dan penyaluran kredit ke masyarakat terbatas.
Dengan adanya penyaluran Rp200 triliun ke perbankan, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi akan terdorong lebih cepat. Purbaya menegaskan, pengendapan kas negara tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi menahan daya serap tenaga kerja. (*)
