Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM – Banjir yang kembali melanda Desa Teratai, Kecamatan Marisa, menuai kecaman keras dari warga terhadap Ketua DPRD Pohuwato.
Sikap pimpinan lembaga legislatif daerah itu dinilai lamban dan terkesan bungkam di tengah bencana yang terus berulang hampir setiap tahun.
Berdasarkan pantauan awak media, Desa Teratai kembali terendam banjir dua kali pada tahun 2026, masing-masing terjadi pada Senin (12/01/2026) hingga Selasa (13/01/2026).
Banjir dipicu hujan deras yang diperparah dengan buruknya sistem pengendalian lingkungan.
Hingga kini, warga menilai belum ada solusi permanen yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Kondisi tersebut memicu kritik tajam masyarakat.
Warga menilai DPRD Pohuwato belum menunjukkan sikap politik yang tegas, khususnya Ketua DPRD sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi strategis dalam pengawasan, penganggaran, dan mendorong kebijakan penanganan bencana.
“Padahal DPRD punya peran besar sebagai representasi rakyat, mulai dari pengawasan sampai memastikan anggaran benar-benar berpihak pada keselamatan warga terdampak banjir,” ungkap Kada, salah seorang warga Desa Teratai, Rabu (14/01/2026).
Menurut Kada, sikap diam pimpinan DPRD layak dipertanyakan, mengingat Desa Teratai dikenal sebagai wilayah langganan banjir hampir setiap tahun.
“Tanpa solusi permanen yang jelas dari pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD Pohuwato,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fakta rumah pribadi Ketua DPRD Pohuwato berada di Desa Teratai.
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan sikap politik yang ditunjukkan.
“Wilayah ini terdampak langsung banjir, tapi empati dan keberpihakan politik justru tidak terlihat,” katanya.
Kada menambahkan, situasi ini memunculkan dugaan adanya pembiaran sistemik terhadap persoalan banjir.
“Seolah penderitaan warga dianggap rutinitas musiman yang tidak membutuhkan keberanian sikap dari wakil rakyat,” ujarnya.
Menanggapi kecaman tersebut, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento akhirnya angkat bicara.
Ia menegaskan pemerintah daerah, termasuk DPRD, bukan tidak memiliki perhatian terhadap persoalan banjir di Desa Teratai.
“Jadi terkait dengan banjir di Teratai bukan tidak ada perhatian dari pemerintah, khususnya DPRD. Selama ini kita sudah berjuang juga, anggarannya kita akomodir, dan anggarannya cukup besar di wilayah Bulangita dan Teratai,” ujar Beni Nento saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp.
Ia juga mengaitkan banjir dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sebelumnya marak.
Menurutnya, penertiban PETI diharapkan dapat mengurangi potensi banjir.
Namun, ia mengakui DPRD belum dapat memastikan secara teknis penyebab utama banjir dan akan menurunkan tim teknis untuk melakukan kajian.
Selain itu, Beni Nento menyebut DPRD tetap akan memperjuangkan anggaran penanggulangan bencana meski di tengah efisiensi anggaran, serta meminta BPBD Pohuwato lebih cepat merespons keluhan warga.
Meski klarifikasi telah disampaikan, kecaman warga masih menguat.
Banjir berulang di Desa Teratai kini dipandang bukan sekadar persoalan alam, tetapi juga ujian nyata keberanian dan keberpihakan politik Ketua DPRD Pohuwato terhadap rakyatnya. (*)
