Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM, BOALEMO– Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Boalemo (AMMPB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo pada Jumat, (12/09/2025).
Dalam aksinya, massa mendesak agar Kejari segera memanggil serta memeriksa tiga pimpinan DPRD Boalemo periode 2019–2024 yang diduga terlibat dalam kasus perjalanan dinas fiktif.
Ketiga pimpinan DPRD yang disorot yakni Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, Wakil Ketua I, Lahmuddin Hambali, dan Wakil Ketua II, Muslimin Haruna.
Mereka diduga menikmati keuntungan dari perjalanan dinas fiktif yang terjadi sepanjang 2020 hingga 2022.
Koordinator aksi, Sahril Tialo, menegaskan bahwa Kejaksaan tidak boleh membiarkan kasus tersebut berlalu begitu saja.
Menurutnya, para pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab moral dan hukum karena masih aktif menjabat hingga saat ini.
“Pimpinan DPRD periode 2019–2024 tidak boleh dibiarkan lolos dari pemeriksaan. Jika Kejari tidak bertindak tegas, publik bisa menilai ada praktik tebang pilih dalam penegakan hukum,” ujar Sahril saat berorasi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Dana yang hilang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rakyat, seperti peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, hingga program kesejahteraan masyarakat Boalemo.
“Uang miliaran rupiah yang raib karena korupsi seharusnya bisa membantu anak-anak di Boalemo mendapat pendidikan lebih baik, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Tetapi justru dinodai oleh dugaan penyalahgunaan kewenangan,” tambahnya.
AMMPB menilai bahwa kasus dugaan korupsi ini bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.
Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Masyarakat Boalemo tidak akan tinggal diam. Kami akan terus melakukan aksi hingga para pelaku ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Sahril.
Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian.
Massa membawa berbagai spanduk tuntutan yang menegaskan agar Kejari Boalemo segera menindaklanjuti dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Boalemo belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para pengunjuk rasa. (*)
