Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM– Dalam dunia politik, integritas dan kemapanan sering kali menjadi dua hal yang tampak berjalan beriringan, namun pada praktiknya justru kerap berseberangan.
Kemapanan politik yang ditandai oleh jabatan, kekuasaan, stabilitas ekonomi, dan akses terhadap sumber daya tidak selalu sejalan dengan integritas moral.
Di banyak negara, termasuk Indonesia, krisis politik bukan semata soal sistem, tetapi soal hilangnya integritas para aktor yang telah mapan dalam kekuasaan.
Integritas dalam politik berarti konsistensi antara nilai, janji, dan tindakan.
Ia menuntut kejujuran, keberanian mengambil sikap, serta kesediaan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Hannah Arendt dalam Between Past and Future menegaskan bahwa krisis politik modern sering muncul ketika etika publik runtuh dan kekuasaan dilepaskan dari tanggung jawab moral.
Kekuasaan yang tidak ditopang integritas hanya akan melahirkan dominasi, bukan kepemimpinan.
Sementara itu, kemapanan politik sejatinya adalah hasil, bukan tujuan.
Seorang politisi bisa disebut mapan ketika memiliki legitimasi publik, stabilitas posisi, dan kemampuan menjalankan kekuasaan secara efektif.
Namun kemapanan yang tidak lahir dari integritas justru berpotensi berubah menjadi oligarki, patronase, dan penyalahgunaan wewenang.
Hal ini sejalan dengan pandangan Lord Acton dalam kutipan klasiknya, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
kekuasaan yang mapan tanpa kontrol moral akan cenderung menyimpang.
Dalam konteks demokrasi, integritas menjadi syarat utama kemapanan politik yang sehat.
Robert A. Dahl dalam On Democracy menjelaskan legitimasi demokrasi tidak hanya bergantung pada prosedur pemilu, tetapi juga pada perilaku etis para pejabat publik setelah terpilih.
Ketika politisi mengabaikan integritas, demokrasi berubah menjadi formalitas kosong, sementara kebijakan publik kehilangan arah keberpihakan.
Fenomena politik kontemporer menunjukkan bahwa banyak elite yang telah mapan justru mengalami krisis integritas.
Jabatan dipertahankan dengan kompromi nilai, kebijakan dijalankan dengan kalkulasi kepentingan sempit, dan kritik publik dipandang sebagai ancaman, bukan koreksi.
Dalam situasi seperti ini, kemapanan politik tidak lagi mencerminkan stabilitas, melainkan stagnasi moral.
Sebaliknya, sejarah juga mencatat bahwa integritas sering lahir dari posisi yang tidak mapan.
Nelson Mandela dalam Long Walk to Freedom menunjukkan bahwa kekuatan moral justru tumbuh dari keteguhan prinsip, bahkan saat berada di luar kekuasaan.
Integritas semacam ini pada akhirnya melahirkan kemapanan politik yang sah dan bermartabat karena dibangun di atas kepercayaan publik.
Dengan demikian, integritas dan kemapanan dalam politik harus dipahami sebagai relasi sebab-akibat.
Integritas adalah sebab, kemapanan adalah akibat. Ketika politik kehilangan integritas, kemapanan hanya akan menjadi simbol kekuasaan tanpa legitimasi.
Sebaliknya, politik yang berintegritas, meski dimulai dari posisi yang rapuh, memiliki peluang lebih besar untuk membangun kemapanan yang adil, berkelanjutan, dan dipercaya rakyat. (*)
