Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM — Polemik keterlambatan pembayaran gaji imam dan pemangku adat di Kecamatan Marisa kembali mencuat.
Hingga memasuki Desember 2025, para imam mengaku belum menerima hak mereka selama hampir tujuh bulan, hal ini memicu keresahan di kalangan petugas syiar keagamaan yang menjadi penopang kegiatan ibadah di masjid-masjid.
YD (42), salah satu imam di Kecamatan Marisa, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambatnya respons pemerintah daerah.
Ia menegaskan persoalan seperti ini sudah berulang, namun kali ini merupakan yang paling berat.
Menurut YD, kondisi keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada aktivitas ibadah.
Ia menyebut beberapa masjid mulai sepi dari azan dan imam, karena para petugas merasa tidak dihargai.
“Biasanya tiga bulan sudah ada gaji, tapi ini sudah enam bulan belum ada. Sekarang masuk bulan ketujuh,” ungkap YD kepada bicaraa.com, Minggu (16/11/2025).
Kemarahan YD semakin memuncak ketika melihat sejumlah agenda seremonial pemerintah tetap berjalan, sementara hak para imam justru terabaikan.
Ia menyoroti tidak sinkronnya prioritas anggaran daerah.
“Acara besar tetap ada, tapi gaji imam dan pemangku adat tidak dibayar. Padahal hanya 300 ribu per bulan,” tegasnya.
Persoalan ini disebut bukan pertama kali terjadi.
YD menjelaskan, pemerintah kerap mencairkan gaji tidak penuh dari total tunggakan, bahkan pernah hanya satu atau tiga bulan dari tanggungan yang lebih besar.
Kondisi saat ini disebutnya sebagai yang terburuk.
Saat dikonfirmasi, Camat Marisa Usman Hadits Bay menyebut seluruh dokumen tagihan sudah diserahkan ke Badan Keuangan Daerah.
Namun pernyataannya dinilai publik sebagai bentuk pelimpahan tanggung jawab tanpa solusi konkret.
Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, juga tidak memberikan kejelasan selain memastikan akan “mengecek ke keuangan”.
YD menilai sikap para pejabat menunjukkan lemahnya koordinasi dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan imam dan pemangku adat.
Ia berharap pemerintah kecamatan maupun kabupaten segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.
“Kami hanya berharap para imam diperhatikan. Ini menyangkut ibadah masyarakat. Tolong segera cairkan gaji kami,” tutupnya. (*)
