Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM– Fakultas Hukum Universitas Pohuwato (UNIPO) resmi melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Negeri Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan yang digelar di Command Center Pengadilan Negeri Marisa ini dihadiri jajaran pimpinan fakultas, dosen, serta perangkat pengadilan.
Agenda tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga peradilan, terutama untuk memperkaya praktik pendidikan hukum bagi mahasiswa.
Rektor Universitas Pohuwato, Dr. Hj. Gretty S. Saleh, S.I.P., M.Si., menyampaikan apresiasi atas terwujudnya kerja sama tersebut.
Ia menilai kolaborasi dengan lembaga peradilan merupakan kebutuhan penting dalam pengembangan kualitas pendidikan hukum.
“Kerja sama ini bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari upaya kami membuka akses pembelajaran hukum yang lebih dekat dengan dunia praktik,” ujarnya.
Ia berharap MoU dan PKS tersebut dapat memberikan ruang lebih luas bagi mahasiswa untuk memahami proses penegakan hukum secara langsung.
“Kami ingin mahasiswa tidak hanya kuat teori, tetapi mampu melihat dan memahami proses peradilan dari dekat,” tambah Rektor.
Greety menegaskan implementasi MoU dan PKS harus dilakukan melalui program-program riil.
“Kami mendorong agar kerja sama ini diterapkan melalui magang, pelatihan, riset, dan penyuluhan hukum. Edukasi langsung kepada masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab akademik,” ucapnya.
Sementara itu, dekan fakultas hukum UNIPO, Dr. Irwan S.H., M.H., mengatakan kegiatan berjalan sesuai rencana dan menjadi momentum penting bagi fakultas hukum.
“Alhamdulillah, agenda hari ini berlangsung dengan baik. Kami memahami betul arahan dari pihak pengadilan dan Rektor UNIPO,” ujarnya.
Irwan menekankan implementasi kerja sama akan langsung difokuskan pada mahasiswa.
“Kami ingin mahasiswa segera merasakan manfaatnya, baik melalui magang peradilan maupun kegiatan akademik lainnya yang memperkuat kemampuan praktik mereka,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan pentingnya pengabdian hukum kepada masyarakat.
“Penyuluhan hukum harus terus dilakukan agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya kesadaran dan ketaatan hukum. Ketika masyarakat paham hukum, tugas aparat penegak hukum akan lebih ringan,” tutupnya. (*)
