Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
JAKARTA, BICARAA.COM– Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menilai rencana pemerintah mengimpor sekitar 105 ribu unit mobil untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak sejalan dengan Asta Cita yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut para menteri dan pimpinan BUMN harus memahami secara utuh visi ekonomi yang dibangun dalam konsep Prabowonomics dan Sumitronomics.
“Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, Asta Cita, konsep Prabowonomics, dan juga konsep Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto,” kata Gobel, Jumat (20/2/2026).
Sejumlah pemberitaan menyebutkan pemerintah melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor kendaraan jenis pick up dan truk dari India untuk mendukung operasional dan distribusi logistik KDMP.
Nilai pengadaan tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Gobel mengingatkan bahwa kebijakan fiskal dan belanja BUMN semestinya diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri, terutama di tengah perlambatan ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat.
Data penjualan otomotif nasional 2025 menunjukkan total penjualan mencapai 803.687 unit. Dari jumlah itu, penjualan pick up sebesar 110.674 unit dan truk sedang sekitar 25 ribu unit. Angka ini turun sekitar 7,2 persen dibandingkan 2024.
Menurut Gobel, kondisi tersebut menunjukkan industri otomotif nasional membutuhkan dukungan, bukan justru kebijakan impor dalam skala besar.
“Pemerintah menjanjikan penciptaan lapangan kerja yang luas. Fiskal dan BUMN harus menjadi instrumen untuk mendorong hal itu. Dengan bergeraknya industri otomotif nasional, lulusan SMK dan pendidikan vokasi bisa terserap. Impor mobil dalam jumlah besar di situasi seperti ini sangat ironis dan kontradiktif,” ujarnya.
Ia merujuk pada Asta Cita pertama yang menekankan penguatan ideologi Pancasila. Gobel menilai ideologi tersebut harus diterjemahkan dalam sistem ekonomi nasional. Politik dan ekonomi, katanya, tidak bisa dipisahkan.
Karena itu dikenal konsep Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Konstitusi.
Selain itu, Asta Cita ketiga menekankan peningkatan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, dan pengembangan industri. Sementara Asta Cita kelima berbicara tentang hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
“Rencana impor mobil besar-besaran dengan dana BUMN sama sekali tidak mendukung Asta Cita, bahkan melanggarnya. Dari setiap produk yang kita beli, ada jam kerja yang kita biayai. Apakah kita membiayai rakyat sendiri atau memberikan jajan kepada rakyat negara lain?” tegasnya.
Gobel juga mengingatkan pentingnya memahami pemikiran Sumitro Djojohadikusumo. Dalam doktrin Sumitronomics, negara harus aktif mengarahkan investasi dan melindungi industri nasional. Pasar, menurut pandangan tersebut, tidak selalu otomatis menciptakan pembangunan.
“Fiskal adalah alat industrialisasi. BUMN harus menjadi agen transformasi ekonomi nasional. Industri dalam negeri harus mendapatkan proteksi,” katanya.
Ia menilai industri otomotif Indonesia sudah mampu memproduksi kendaraan dengan standar baik, meski masih menjadi bagian dari jaringan merek global. Kandungan dalam negeri terus meningkat dan melibatkan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
“Dalam satu industri besar, ada banyak UMKM yang menopangnya. Industri otomotif memiliki efek berantai, mulai dari manufaktur, suku cadang, hingga layanan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Gobel juga menyinggung kemampuan PT Pindad dalam memproduksi kendaraan. Ia menilai pengadaan mobil untuk KDMP seharusnya menjadi momentum untuk mendorong produk nasional.
“Ini bisa menjadi kesempatan bagi Pindad untuk membuktikan kapasitasnya. Jangan sampai peluang sebesar ini justru diberikan kepada industri luar negeri,” katanya.
Ia mengingatkan agar program KDMP yang digagas Presiden Prabowo tidak bergeser menjadi proyek pengadaan semata.
“KDMP itu program strategis untuk memperkuat ekonomi desa, bukan proyek belanja. Harus dijalankan sesuai visi-misi Presiden dan semangat kedaulatan ekonomi,” tutup Gobel. (*)
