Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
GORONTALO, BICARAA.COM — Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke salah satu distributor pupuk di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (01/12/2025).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga pupuk bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama petani menjelang musim tanam.
Peninjauan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap rantai distribusi pupuk bersubsidi, mulai dari tingkat distributor hingga kios pengecer.
Selama ini, keluhan terkait harga dan stok pupuk masih sering muncul dari petani di sejumlah wilayah, sehingga pengawasan langsung dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, yang hadir dalam peninjauan itu, menekankan perlunya mekanisme kompensasi bagi kios dan distributor.
Hal ini terutama terkait keberadaan stok pupuk lama yang harus dijual mengikuti harga baru sesuai kebijakan pemerintah.
“Harga lama ada kompensasi dari produsen ke kios, tetap harus turun juga. Kalau tidak ada kompensasi, kasihan mereka. Ada stok lama tiba-tiba turun harga, kalau tidak ada kompensasi mereka rugi,” ujar Ridwan.
Menurutnya, perubahan harga yang tidak diiringi dengan skema kompensasi akan berdampak langsung pada pelaku distribusi yang sudah terlanjur menyimpan stok dengan nilai sebelumnya.
Karena itu, pemerintah dan produsen pupuk diminta memastikan adanya jaminan agar beban kerugian tidak dialihkan ke kios maupun distributor.
Ridwan juga menegaskan pentingnya penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
Menurutnya, distribusi harus mengikuti data kebutuhan petani dan mekanisme resmi agar tidak terjadi penumpukan pada satu titik atau kekurangan di wilayah lain.
“Pengawasan harus terus dilakukan. Dengan kompensasi dan distribusi yang tepat, petani tidak lagi dibebani harga tinggi atau kesulitan mendapatkan pupuk,” tambahnya.
Komisi II DPRD berharap pengawasan berkelanjutan dapat memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan keringanan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Gorontalo.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bukti komitmen DPRD dalam memastikan kebijakan pupuk tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan keseimbangan antara kebutuhan petani dan kelangsungan usaha distributor maupun kios.
Dengan sinergi antara pemerintah, produsen, dan pengawas, DPRD menargetkan distribusi pupuk bersubsidi ke depan dapat berjalan lebih transparan, stabil, dan tepat sasaran. (*)
