Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM — Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MAPERWA), Fikri Papempang, menyatakan keprihatinannya atas keputusan penghapusan seluruh dana hibah dalam APBD Pohuwato Tahun Anggaran 2026.
Keputusan tersebut diketok dalam Rapat Paripurna DPRD ke-28 dan dinilai berpotensi memukul masa depan organisasi masyarakat serta ruang tumbuh generasi muda.
Fikri menegaskan bahwa MAPERWA memandang kebijakan ini menimbulkan dampak serius.
“Kebijakan ini akan berdampak langsung pada keberlanjutan aktivitas organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta mengancam ruang tumbuh generasi muda Pohuwato,” ujarnya, Rabu (27/11/2025) malam.
Ia mempertanyakan logika penganggaran pemerintah yang memangkas pos hibah sementara kegiatan seremonial tetap berjalan.
“Kami mempertanyakan alasan mengapa pos hibah yang justru dipangkas habis, sementara di saat yang sama masih banyak kegiatan seremonial pemerintah yang, terus mendapatkan porsi anggaran,” kritiknya.
Fikri menjelaskan bahwa dana hibah selama ini menjadi tulang punggung pembinaan karakter.
“Ketika hibah dihapus secara total, maka banyak organisasi akan lumpuh, dan ribuan anak muda Pohuwato kehilangan ruang belajar, bahkan kehilangan mimpinya,” tegasnya.
Ia menilai keputusan ini bertolak belakang dengan kebutuhan daerah yang menghadapi persoalan sosial, pengangguran, rendahnya pendidikan, hingga maraknya narkotika.
“Pemerintah Kabupaten seharusnya memperkuat, bukan justru memutus dukungan terhadap organisasi pembinaan karakter dan intelektual,” tambahnya.
Ia menyebut kebijakan tersebut tidak selaras dengan UUD 1945 dan berpotensi memperluas kerentanan sosial. Fikri juga menyinggung stagnasi fiskal daerah.
“Ketika kegiatan besar seperti Porprov 2026 terancam batal, maka menghapus hibah justru memperkuat kesan bahwa penghematan diarahkan kepada sektor yang paling lemah,” jelasnya.
Ia menyampaikan tiga desakan: mengkaji ulang penghapusan hibah, membuka transparansi belanja seremonial, dan membuat skema alternatif pembiayaan pemuda.
“Tanpa dukungan terhadap organisasi pengkaderan dan pembinaan, maka 2026 bukan hanya ‘Pohuwato Gelap’, tetapi juga masa depan generasi mudanya yang padam,” ungkapnya.
MAPERWA memastikan, lanjut Fikri, akan mengawal isu ini dan siap aksi jika tak ada respons pemerintah.
“Apabila ini tidak mendapat tanggapan secara terbuka, kami akan melaksanakan aksi,” lanjutnya, menegaskan.
Menanggapi kritik tersebut, Sekda Iskandar Datau menegaskan pemerintah daerah menghadapi situasi fiskal yang sangat berat pada tahun anggaran 2026.
“Kebijakan transfer ke daerah yang turun hampir 30% sangat memengaruhi fiskal daerah. Kabupaten Pohuwato dari alokasi tahun 2025 berkurang 158 miliar untuk 2026. Ini yang menyebabkan berbagai kegiatan hampir tidak ada,” jelasnya kepada bicaraa.com, Jum’at (28/11/2025).
Namun Iskandar memastikan meski ruang fiskal menyempit, pemerintah tetap mempertahankan program strategis kepemudaan, terutama beasiswa.
“Untuk kepemudaan, yang masih tetap kami pertahankan adalah beasiswa putra-putri Pohuwato,” ujarnya.
Ia merinci bahwa pemerintah tetap menjalankan beasiswa kedokteran untuk 41 mahasiswa di sejumlah universitas seperti Untad Palu, Unisa Palu, Unhas Makassar, UMMI Makassar, UNG Gorontalo, dan UMGO Gorontalo.
Selain itu, tetap dilanjutkan beasiswa jurusan pertambangan, pertanian, beasiswa prestasi, akhir studi, hingga beasiswa hafiz Qur’an, termasuk beasiswa mahasiswa asal Pohuwato yang belajar di Kairo, Mesir.
Iskandar juga menjelaskan bahwa pola penganggaran nasional kini berubah, di mana pembangunan fisik lebih banyak dialihkan ke pemerintah pusat.
“Mulai tahun depan pola penganggaran pembangunan dialihkan ke pusat. Oleh karenanya, para pimpinan daerah harus lebih intens membangun komunikasi dan lobi yang efektif,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa langkah aktif pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil.
“Alhamdulillah di penghujung tahun ini, Pak Bupati atas intens komunikasi ke pusat berhasil mendapat beberapa paket proyek yang sangat kita butuhkan,” kata Iskandar.
Proyek tersebut meliputi pembangunan jalan Molamahu–Hutamoputih yang sedang dikerjakan, pembangunan kantor bupati, dan proyek air bersih.
“Hingga irigasi, cetak sawah, bantuan alsintan, bibit jagung serta kelapa dalam, dan sejumlah program strategis lainnya,” tutupnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Iskandar menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. (*)
