Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
POHUWATO, BICARAA.COM — Pemerintah Kabupaten Pohuwato menegaskan macetnya keuangan daerah bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah setempat, melainkan akibat tersendatnya aliran dana dari pusat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, yang membeberkan akar persoalan fiskal yang kini menekan hampir seluruh daerah di Indonesia.
Iskandar menjelaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini berada di posisi defisit besar.
Ia menyebut informasi resmi dari pemerintah pusat memperlihatkan defisit mencapai Rp479,7 triliun, yang turut berdampak pada penyaluran dana ke daerah.
Kondisi itu langsung mempengaruhi kemampuan daerah memenuhi belanja wajib dan program prioritas.
“Menteri Keuangan sudah sampaikan APBN defisit. Banyak dana yang harusnya turun ke daerah masih tertahan,” ungkap Iskandar kepada bicaraa.com, Kamis (27/11/2025).
Ia menegaskan keterlambatan pembayaran bukan karena ketidakmauan pemerintah daerah, melainkan karena kondisi fiskal nasional yang sedang menegang.
Iskandar menggambarkan situasi tersebut seperti aliran air di pipa yang tersumbat.
Meski pemerintah daerah siap menjalankan kewajiban pembayaran, namun pencairan dana dari pusat yang lambat membuat alokasi anggaran di daerah ikut terhambat.
“Kalau di hulunya tersumbat, daerah tidak bisa berbuat apa-apa,” jelasnya.
Pohuwato merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi kurang dari 50 persen dalam struktur APBD, sehingga membuat daerah sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD).
Penurunan TKD yang terjadi secara nasional turut memperberat kemampuan daerah menjalankan belanja wajib.
“Penurunan TKD ini dirasakan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Dampaknya besar sekali,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa berbagai program yang sudah masuk dalam RPJMD, termasuk janji politik kepala daerah, belum dapat terakomodasi karena situasi fiskal yang belum stabil.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Iskandar menekankan pentingnya intensitas lobi pemerintah daerah ke pusat.
Kepala daerah tidak bisa hanya menunggu, karena pola pembiayaan kini lebih terpusat ke APBN.
“Kalau kepala daerah hanya diam, tidak ada yang datang sendiri. Semua daerah bersaing,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa hasil konkret dari upaya lobi yang sudah dilakukan, seperti pembangunan kantor bupati, proyek jalan Molamahu–Hutamoputi senilai Rp39 miliar, proyek air bersih, hingga anggaran untuk cetak sawah.
Meski begitu, tantangan ke depan masih berat karena anggaran tahun 2026 disebut mengalami pengurangan hingga Rp158 miliar berdasarkan kebijakan pusat.
Iskandar menegaskan situasi ini harus dijawab dengan kerja aktif dan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia meminta agar seluruh pimpinan daerah intens berkomunikasi dengan kementerian untuk memastikan program daerah tetap mendapatkan dukungan anggaran.
Sementara itu, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga pelayanan publik agar tetap berjalan.
“Kami akan terus berusaha maksimal, termasuk melakukan koordinasi dan lobi ke pemerintah pusat demi memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya melalui WhatsApp.
Saipul menegaskan setiap upaya yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga pembangunan di Pohuwato tetap berjalan meski fiskal sedang tertekan.
“Kami akan terus menjemput bola demi kepentingan warga,” tutupnya. (*)
