Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM — Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9/2025) mengesahkan sebuah resolusi tidak mengikat yang menyerukan penerapan solusi dua negara dalam konflik Israel–Palestina.
Dari total 193 anggota PBB, sebanyak 142 negara menyatakan setuju mendukung resolusi tersebut.
Meskipun dukungan mayoritas signifikan, ada 10 negara yang menolak resolusi tersebut. Penolakan ini menarik perhatian karena termasuk negara tetangga Indonesia, yaitu Papua Nugini.
Negara-negara lain yang menolak antara lain Israel dan Amerika Serikat sebagai pihak yang selama ini cukup vokal dalam konflik.
Selain itu ada Argentina, Hungaria, Mikronesia, Paraguay, Palau, Tonga, dan Nauru.
Adapun 12 negara lainnya memilih abstain dalam pemungutan suara. Negara-negara yang abstain termasuk Albania, Kamerun, Ceko, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Samoa, Sudan Selatan, Kongo, Makedonia Utara, dan Moldova.
Resolusi yang diusulkan oleh Prancis dan Arab Saudi itu mengusung kerangka bahwa Palestina menjadi negara merdeka yang berdaulat dan demokratis, hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Salah satu poin penting adalah pembentukan komite transisi administratif setelah gencatan senjata di Gaza.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menolak ide pembentukan negara Palestina menjelang voting.
Penolakan ini menunjukkan bahwa meski dukungan internasional banyak, tantangan politik di lapangan dan oposisi dari beberapa negara tetap kuat.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam penutupan sidang menyatakan bahwa solusi dua negara merupakan kunci utama perdamaian Timur Tengah.
Ia menekankan pentingnya negara-negara mendukung bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang dapat memperkuat hak asasi dan keamanan warga Palestina.
Papua Nugini sebagai negara tetangga Indonesia yang menolak resolusi ini memicu berbagai reaksi di kawasan Asia-Pasifik.
Sebagian pihak mempertanyakan alasan penolakannya, apakah lebih didorong oleh aliansi politik atau tekanan diplomatik dari pihak luar.
Namun hingga saat ini, pemerintah Papua Nugini belum memberikan pernyataan resmi yang menjelaskan posisi tersebut secara mendetail. (*)
