Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM, GORONTALO – Mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Gorontalo menggelar mimbar bebas di Asrama Cendrawasih IX, Jumat (15/8/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sewenang-wenang terhadap rakyat Papua.
Kegiatan tersebut bertepatan dengan peringatan penandatanganan New York Agreement pada 15 Agustus 1962.
Bagi AMP, perjanjian itu dianggap sebagai awal dari pelanggaran hak-hak rakyat Papua.
Melalui orasi, para mahasiswa menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Sebagai solusi demokratis ini penting untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Mereka menilai konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat sipil.
Salah satu orator menyebut, New York Agreement cacat hukum dan ilegal.
Ia menegaskan, perjanjian itu tidak dijalankan sesuai ketentuan dan mengabaikan keterlibatan rakyat Papua.
“Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi dan HAM,” ujarnya.
Ketua Umum Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Gorontalo, Khalifah Ridho, turut menyuarakan peninjauan ulang sejarah integrasi Papua.
“Menurutnya, mekanisme yang adil dan partisipatif diperlukan agar rakyat Papua dapat menentukan nasibnya secara bebas,” jelasnya.
Aksi damai ini diisi dengan orasi, pembacaan puisi, dan refleksi sejarah.
Tujuannya untuk membangun kesadaran publik terkait persoalan Papua yang dinilai kurang mendapat perhatian.
AMP berharap pemerintah dan komunitas internasional mau membuka ruang dialog yang jujur, adil, dan setara. (*)