Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
BICARAA.COM, GORONTALO — Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mengawal secara ketat seluruh program Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), terutama terkait alokasi anggaran untuk pengembangan budidaya rumput laut.
Komitmen tersebut disampaikan saat rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Induk Tahun Anggaran 2026, yang digelar di ruang sidang DPRD pada Jumat, (1/8/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II Meyke Camaru, turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa, Sekretaris Komisi II Erwinsyah Ismail, serta anggota Limonu Hippy, Fadli Hasan, Hamzah Idrus, dan Usman Tahir.
Dalam pernyataannya, Meyke menekankan pentingnya sinkronisasi program DKP dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo.
“Program yang disampaikan DKP sudah berjalan sesuai perencanaan dan tahapan dalam RPJMD, ini menjadi poin penting yang kami cermati,” ujarnya.
Namun demikian, Komisi II turut menyoroti besaran anggaran yang dialokasikan, khususnya pada program-program unggulan seperti budidaya rumput laut.
Meyke mengingatkan agar program strategis tidak hanya menjadi wacana, melainkan harus didukung dengan anggaran yang memadai dan tepat sasaran.
“Jangan sampai program yang memiliki potensi besar justru mendapat anggaran kecil. Komisi II akan mengawal ketat agar alokasinya menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Salah satu fokus utama adalah pengembangan rumput laut di wilayah Gorontalo Utara yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi bagi nelayan lokal.
“Rumput laut bisa menjadi primadona sektor kelautan. Karena itu, kami dorong anggaran yang benar-benar berpihak ke masyarakat, bukan sekadar belanja pegawai,” tambahnya.
Selain itu, Komisi II mengapresiasi sejumlah inovasi yang ditawarkan dalam program DKP.
Meyke menyatakan bahwa jika program tersebut dijalankan secara tepat dan terukur, maka pihaknya siap memberi dukungan penuh.
“Prinsip kami jelas, setiap anggaran harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Meyke. (*)
