Parlemen & Legislatif

Komisi II DPRD Gorontalo Siap Gelar RDP Terkait Lelang BNI

×

Komisi II DPRD Gorontalo Siap Gelar RDP Terkait Lelang BNI

Sebarkan artikel ini
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Menerima Massa Aksi Tentang Lelang BNI, Foto: (Fadillah Tengah/bicaraa.com)

Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini


GORONTALO, BICARAA. COM– Aliansi Peduli Masyarakat Kecil yang terdiri dari elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (15/9/2025).

Aksi tersebut menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses lelang aset yang dilakukan Bank BNI Cabang Gorontalo.

Massa aksi mendesak DPRD Provinsi Gorontalo segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak bank guna mengungkap persoalan yang mereka nilai merugikan masyarakat kecil.

“Kami melihat ada persoalan serius dalam proses lelang yang dilakukan pihak BNI Cabang Gorontalo. DPRD harus turun tangan untuk membuka persoalan ini secara terang benderang,” ujar Fikri Palawa, salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Ratusan massa kemudian diterima oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Hi. Suyuti dan Hi. Hamzah Idrus, serta Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD dan berlangsung dalam suasana terbuka.

Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD menyatakan siap menindaklanjuti dengan menggelar RDP.

“RDP ini penting agar kita sama-sama mengetahui letak persoalannya sekaligus mencari solusi penyelesaiannya,” tegas Hi. Suyuti di hadapan peserta aksi.

Koordinator Lapangan aksi, Agung Bobihu, menekankan agar DPRD tidak setengah hati dalam menangani masalah ini.

Ia meminta semua pihak terkait dihadirkan dalam RDP, termasuk Pengadilan Negeri Gorontalo, perwakilan aliansi masyarakat, nasabah korban, pimpinan BNI Wilayah 11, serta manajemen BNI Cabang Gorontalo.

“Kasus ini menyangkut kepentingan masyarakat kecil. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Kami akan terus mengawal hingga ada kejelasan,” ujar Agung.

Aliansi Peduli Masyarakat Kecil menilai persoalan lelang aset BNI bukan hanya soal mekanisme internal bank, melainkan menyangkut hak masyarakat yang berpotensi dirugikan.

Mereka berharap RDP nantinya menjadi momentum penting untuk mengungkap fakta dan memberikan solusi konkret.

Aksi yang berlangsung damai itu berakhir dengan kesepakatan awal bahwa DPRD akan menjadwalkan RDP dalam waktu dekat. Aliansi pun menegaskan akan kembali turun ke jalan jika aspirasi mereka diabaikan. (*)

Share:   

Baca Berita Kami Lainnya di: 
Image